PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PIALANG BERJANGKA

PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PIALANG BERJANGKA

1. Dalam rangka penegakan hukum, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 Bappebti telah membekukan Kegiatan Usaha 6 (enam) Pialang Berjangka, masing-masing kepada:

No Nama Perusahaan Nomor Surat Penerbitan Izin Usaha Nomor Surat Pembekuan Izin Usaha
1. PT. Gita Artha Berjangka; 908/BAPPEBTI/SI/8/2006 810/BAPPEBTI/SA/01/2010
2. PT. Artha Gading Futures; 43/BAPPEBTI/SI/XII/2000 812/BAPPEBTI/SA/01/2010
3. PT. Trust Artha Futures; 1051/BAPPEBTI/SI/I/2007 814/BAPPEBTI/SA/01/2010
4. PT. Rex Capital Futures; 668/BAPPEBTI/SI/5/2005 816/BAPPEBTI/SA/01/2010
5. PT. Buana Artha Berjangka; 601/BAPPEBTI/SI/I/2005 818/BAPPEBTI/SA/01/2010
6. PT. Natpac Futures 504/BAPPEBTI/SI/X/2004 820/BAPPEBTI/SA/01/2010

2. Pembekuan kegiatan usaha 5 (lima) perusahaan Pialang Berjangka yakni PT. Gita Artha Berjangka, PT. Artha Gading Futures, PT. Trust Artha Futures, PT. Rex Capital Futures, dan PT. Buana Artha Berjangka dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan Sanksi Administratif dan kegiatan operasional perusahaan Pialang Berjangka, yang secara spesifik dilakukan atas dari segi kepatuhan (compliance) Pialang Berjangka terhadap ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka;

3. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, ke-lima Pialang Berjangka dimaksud telah lebih dari 3 (tiga) kali dijatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis agar perusahaan tersebut melaksanakan kewajibannya di bidang Perdagangan Berjangka, namun perusahaan dimaksud mengabaikan peringatan yang diberikan Bappebti. Disamping hal tersebut ternyata perusahaan-perusahaan dimaksud juga tidak dapat mempertahankan integritas keuangan dan reputasi bisnis yang dipersyaratkan, serta melalaikan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan termasuk laporan direktur kepatuhan sebagaimana yang diwajibkan.

4. Sedangkan Pembekuan kegiatan usaha PT. Natpac Futures dilakukan karena perusahaan tersebut akan mengundurkan diri sebagai perusahaan Pialang Berjangka dan sudah menghentikan kegiatan operasionalnya di bidang Perdagangan Berjangka;

5. Berdasarkan pembekuan kegiatan usaha ke-enam Pialang Berjangka tersebut, maka Bappebti juga membekukan semua izin Wakil Pialang perusahaan-perusahaan dimaksud.

Jakarta, Januari 2010
Humas BAPPEBTI

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi
Bagian Humas Bappebti Kementrian Perdagangan
Telp. 021-31924744 Ext. 431

10 Anggota Pialang Teraktif Bulan : Januari 2010

10 Anggota Pialang Teraktif Bulan : Januari 2010
No	Kode AK	Nama Pialang Anggota Kliring	Total Transaksi	Rata-Rata Transaksi
1	52	PT. MONEX INVESTINDO FUTURES	54918	2746
2	42	PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA	34027	1701
3	51	PT. MILLENIUM PENATA FUTURES	28491	1425
4	49	PT. SOLID GOLD BERJANGKA	18159	908
5	12	PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA	15721	786
6	50	PT. VALBURY ASIA FUTURES	15697	785
7	63	PT. CENTURY INVESTMENT FUTURES	15193	760
8	93	PT. MILLENIUM ARTHAPALA FUTURES	11663	583
9	36	PT. KONTAKPERKASA FUTURES	11293	565
10	62	PT. TRIJAYA PRATAMA FUTURES	11003	550

10 Anggota Pedagang Teraktif Bulan : Januari 2010

10 Anggota Pedagang Teraktif Bulan : Januari 2010
Kode AK	Nama Anggota	Total Transaksi	Rata-Rata Transaksi
35	PT. MONEX INVESTINDO	65298	3265
67	PT. ROYAL ASSETINDO	60087	3004
69	PT. SENTRA ARTHA MAXIMA	45791	2290
70	PT. APERDI	42193	2110
73	PT. HALIM MITRADANA INTERNATIONAL	24797	1240
75	PT. REAL TIME FOREX INDONESIA	24592	1230
76	PT. INDONESIA KONSORSIUM INVESTAMA	14945	747
77	PT. GLOBEX INDONESIA	11723	586
78	PT. CAPITAL MEGAH MANDIRI	11003	550
79	PT. INTER MULTIINVEST FORTUNA	10569	528

Bappebti dukung PPh 22 emas dihapus

Investor hindari penjualan melalui bursa

JAKARTA (Bisnis Indonesia) : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengharapkan otoritas fiskal dapat mempertimbangkan usulan penghapusan pajak penghasilan (PPh) atas impor emas.

Otoritas pengawas perdagangan komoditas berjangka itu memperkirakan penghapusan ketentuan Pasal 22 dalam UU Pajak Penghasilan yang mengatur impor emas dapat membantu kinerja bursa di dalam negeri. Pemerintah menerapkan PPh atas impor emas sebesar 2,5%. Kepala Bappebti Deddy Saleh sangat mendukung [penghapusannya]agar bursa bisa menarik banyak peminat dan industri kreatif [berbahan baku emas] di dalam negeri bisa berkembang. Yang menurutnya hal itu tidak akan merugikan pemerintah justru pemerintah bisa mendapat penghasilan dari pertumbuhan kinerja bursa berjangka dan industri emas di dalam negeri.

Usulan penghapusan PPh tersebut juga dilontarkan Direktur PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) Arwady J.Setiabudi, yang mengharapkan pemerintah merespons usulan industri tersebut agar likuiditas di bursa yang mentransaksikan kontrak emas bisa meningkat. Penerapan PPh 22 itu membuat orang tidak mau memperdagangkan emasnya lewat bursa. Pasal 22 UU Pajak Penghasilan menyebutkan tarif untuk impor yang menggunakan angka pengenal importir (API) ditetapkan 2,5% dari nilai impor, sedangkan yang tidak menggunakan API dikenai tarif 7,5%.Direktur PT Vibiz Capital Alfred Pakasi memprediksi prospek bagi logam mulia cukup cerah disamping investasi di logam mulia lain seperti perak.

Penerapan ACFTA untungkan bursa komoditas

JAKARTA (Bisnis Indonesia) : Bursa berjangka dapat mengambil manfaat dari penerapan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). ACFTA menawarkan peluang besar bagi prospek perdagangan ekspor RI di samping tantangan ekonomi yang muncul.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Deddy Saleh mengungkapkan hal positif yang bisa dimanfaatkan bursa lokal terkait dengan penerapan ACFTA, yang terkait dengan penyediaan bahan baku industri dan mayoritas ekspor RI berupa barang mentah. Dengan minat besar industri China terhadap bahan-bahan baku, Deddy melihat bursa berjangka dapat menjadi fasilitator antara produsen dan industri yang membutuhkan bahan baku. "Selama ini [barang mentah] langsung diekspor. Dengan adanya bursa, barang mentah itu dapat diperdagangkan lewat bursa yang tentunya mempunyai price reference." Selain itu terkait liberalisasi di sektor jasa, ini peluang bagi pialang berjangka lokal untuk bisa menarik masuk investasi dari Negeri Tirai Bambu ke Indonesia. Sebaliknya, inipun membuka peluang bagi pialang untuk masuk ke bursa China.

Menurut VP Commercial PT Monex Investindo Futures Mangontang Hutagalung, pihaknya antusias untuk masuk ke pasar China dengan dibuatnya kesepakatan. China telah mulai melakukan restocking bahan-bahan baku industri sejalan dengan prospek pemulihan ekonomi, termasuk batu bara yang dibutuhkan untuk memasok tenaga listriknya dan minyak sawit untuk berbagai kebutuhan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Ikhsan Modjo mengatakan Indonesia bisa memanfaatkan keunggulan di sektor agribisnis dan pertambangan, yang mempunyai potensi ekspor yang besar terkait dengan pelaksanaan ACFTA.

Izin transaksi SPA hanya untuk BBJ

18 Vendor minati tender sistem pengawasan tunggal

JAKARTA (Bisnis Indonesia ) : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sampai saat ini masih membatasi izin transaksi sistem perdagangan alternatif (SPA) hanya untuk PT Bursa Berjangka Jakarta.

Bappebti belum membuka kesempatan izin transaksi sistem perdagangan alternatif (SPA) bagi PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) dengan harapan bursa berjangka baru tersebut fokus menyelenggarakan perdagangan berjangka komoditas primer. Namun Deddy Saleh mengungkapkan peluang dibukanya kesempatan mentransaksikan SPA tetap ada sepanjang BKDI berhasil mengembangkan perdagangan komoditas primer.

Pada 22 Januari, Bappebti memfasilitasi pelaksanaan tender dengan meluncurkan Peraturan Kepala Bappebti No.79/BAPPEBTI/Per/01/2010 tentang sistem pengawasan tunggal (supervisory system) dan sistem perdagangan dalam transaksi SPA, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan yang baik kepada nasabah. Otoritas perdagangan berjangka komoditas akan menerapkan dua sistem dalam pengaturan perdagangan SPA yaitu sistem yang bertindak sebagai supervisory system (pengawasan tunggal) dan sistem perdagangan. Lembaga Kliring berjangka akan mengambil tanggung jawab sebagai penyedia sistem pengawasan tunggal sedangkan penyelenggara SPA harus menyediakan sistem perdagangan yang memadai sekaligus compatible dengan sistem pengawasan tunggal. Sistem pengawasan tunggal juga harus memenuhi standar spesifikasi tertentu dan fungsi yang sesuai dengan standar fungsionalitas, sehingga menjadi lebih termonitor secara efektif,seketika dan online. Efektivitas pengawasan transaksi itu selama ini terkendala kurangnya teknologi yang memadai bagi pelaksanaan fungsi pengawasan.

Surdiyanto mengatakan sistem pengawasan tunggal yang baru nantinya akan saling menghubungkan seluruh pihak terkait mulai dari Bappebti, bursa, lembaga kliring dan bank penyimpan dana margin untuk secara bersama mengawasi transaksi SPA. Bank bisa juga menyumbang data yang dimonitor nantinya.

Ada sebanyak 18 vendor sebagian besar berasal dari dalam negeri, akan mengikuti proses tender pengadaan supervisory system dan sistem perdagangan yang akan mengakomodasi transaksi sistem perdagangan alternatif (SPA). Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) Surdiyanto Suryodarmodjo menuturkan 2 hari menjelang penutupan pengambilan formulir keikutsertaan tender, cukup banyak vendor yang ingin berpartisipasi.Menurutnya, kondisi itu menunjukkan minat besar, khususnya vendor lokal, untuk berpartisipasi dalam pengembangan industri perdagangan berjangka, yang menunjukkan kemampuan lokal yang membaik dalam penyediaan teknologi informasi dengan harga lebih kompetitif. Hari jumat ini akan mulai presentasi dan mereka tengah menyelesaikan kelengkapan administrasi. Dirut KBI juga mengisyaratkan kemungkinan kerja sama dengan BKDI terkait dengan penyelesaian transaksi perdagangan. Kerja sama itu memungkinkan pialang anggota KBI bisa bertransaksi di BKDI dengan menggunakan kelebihan margin yang ada di KBI yang didukung sistem di KBI. Software KBI memungkinkan terjadinya cross margining, dimana margin yang disetor di KBI bisa dipakai untuk mentransaksikan kontrak multilateral di Bursa Berjangka Jakarta, produk SPA di BBJ dan bursa komoditas di BKDI. Sistem di KBI tidak hanya memungkinkan cross margining dari bursa ke bursa tetapi juga cross margining dalam produk, termasuk mata uang.

10 Anggota Pialang Teraktif Bulan : Desember 2009

10 Anggota Pialang Teraktif Bulan : Desember 2009
No	Kode AK	Nama Pialang Anggota Kliring	Total Transaksi	Rata-Rata Transaksi
1	52	PT. MONEX INVESTINDO FUTURES	53095	2308
2	42	PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA	33144	1441
3	51	PT. MILLENNIUM PENATA FUTURES	29302	1274
4	49	PT. SOLID GOLD BERJANGKA	24544	1067
5	12	PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA	21486	934
6	62	PT. TRIJAYA PRATAMA FUTURES	19339	841
7	50	PT. VALBURY ASIA FUTURES	17847	776
8	93	PT. MILLENIUM ARTHAPALA FUTURES	17617	766
9	36	PT. KONTAK PERKASA FUTUREX	16547	719
10	63	PT. CENTURY INVESTMENT FUTURES	12991	565

10 Anggota Pedagang Teraktif Bulan : Desember 2009

10 Anggota Pedagang Teraktif Bulan : Desember 2009
No	Kode AK	Nama Anggota	Total Transaksi	Rata-Rata Transaksi
1	73	PT. ROYAL ASSETINDO	90602	3939
2	80	PT. MONEX INVESTINDO	64328	2797
3	82	PT. SENTRA ARTHA MAXIMA	45203	1965
4	78	PT. APERDI	42493	1848
5	35	PT. HALIM MITRADANA INTERNATIONAL	23888	1039
6	81	PT. REAL TIME FOREX INDONESIA	20655	898
7	77	PT. CAPITAL MEGAH MANDIRI	19339	841
8	67	PT. PROLINDO BUANA SEMESTA	13554	589
9	79	PT. INTER MULTIINVEST FORTUNA	12570	547
10	75	PT. GLOBEX INDONESIA	12319	536

EDARAN PERS

PERATURAN KEPALA BAPPEBTI MENGENAI

PENYELENGGARAAN PASAR FISIK KOMODITI TERORGANISIR DI BURSA BERJANGKA DAN PERPANJANGAN WAKTU PENYESUAIAN PENINGKATAN PERMODALAN DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Tanggal 28 Desember 2009. Bappebti telah mengeluarkan 2 (dua) Peraturan baru yaitu Peraturan Kepala Bappebti Nomor : 77/BAPPEBTI/Per/12/2009 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Terorganisir di Bursa Berjangka dan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 78/BAPPEBTI/Per/12/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 65/Bappebti/Per/I/2009 tentang Ketentuan Permodalan dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

Berdasarkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 77/BAPPEBTI/Per/12/2009, Bursa Berjangka dapat menyelenggarakan Pasar Fisik Komoditi terorganisir sesuai dengan jenis komoditi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung likuiditas transaksi perdagangan berjangka komoditi primer di Bursa Berjangka dan untuk mendukung Bursa Berjangka sebagai sarana pembentukan harga dan penyerahan fisik. Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Kepala Bappebti Nomor 68/BAPPEBTI/Per/5/2009 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (Crude Palm Oil) di Bursa Berjangka dinyatakan tidak berlaku.

Sesuai Peraturan Kepala Bappebti Nomor 78/BAPPEBTI/Per/12/2009, Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif diberikan waktu perpanjangan penyesuaian dalam persyaratan permodalan dan dalam mempertahankan saldo modal akhir. Bagi Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, Modal disetor sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang semula harus sudah disetor paling lama pada tanggal 1 Januari 2010, diubah menjadi pada tanggal 1 Januari 2011; dan modal disetor sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang semula harus sudah disetor paling lama pada tanggal 1 Juli 2010, diubah menjadi pada tanggal 1 Januari 2012. Sedangkan nilai minimum dari Saldo Modal Akhir yang wajib dipertahankan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang semula harus sudah disetor paling lama pada tanggal 1 Januari 2010 diubah menjadi tanggal 1 Januari 2011; dan nilai minimum dari Saldo Modal Akhir yang wajib dipertahankan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang semula harus sudah disetor paling lama pada tanggal 1 Juli 2010 diubah menjadi tanggal 1 Januari 2012.

Bagi Peserta Sistem Perdagangan Alternatif, modal disetor sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang semula harus sudah disetor paling lama pada tanggal 1 Januari 2010, diubah menjadi pada tanggal 1 Januari 2011; dan modal disetor sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang semula harus sudah disetor paling lama pada tanggal 1 Juli 2010, diubah menjadi pada tanggal 1 Januari 2012. Sedangkan nilai minimum dari Saldo Modal Akhir yang wajib dipertahankan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang semula tanggal 1 Januari 2010 diubah menjadi tanggal 1 Januari 2011; dan nilai minimum dari Saldo Modal Akhir yang wajib dipertahankan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang semula pada tanggal 1 Juli 2010 diubah menjadi tanggal 1 Januari 2012.

Dengan adanya perpanjangan waktu penyesuaian ini diharapkan para pelaku pasar dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dan apabila dalam waktu yang ditentukan peserta SPA dan/atau penyelenggara SPA tidak dapat memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Humas Bappebti Depdag

Telp. 021-31924744 Ext. 431